Siapa suruh (nggak) mudik

--- oOo ---

--- oOo ---

“Mati aku,“ gumam Kang Sastro begitu bangun tidur. Dia telat kerja bhakti membersihkan got di ujung gang. Badannya masih pegal dan mata susah melek (akibat jongkok semaleman...ronda sambil g***e). Kang Sastro termasuk warga yang talk less do more alias sepi ing pamrih rame ing gawe, kalo tidak atau terlambat datang kegiatan RT, akan merasa sangat bersalah... (jarang2 nich). Sambil ciprat-ciprat muka dengan sisa aqua gelas dia meluncur ke TKP, ternyata sedang tea-break di pos ronda, kebetulan...

“Minggir, yang punya pos datang,“ serempak Pak eRTe cs menyambutnya. “Sorry telat nich,“ kata Kang Sastro sambil nyamber bakwan. “Kok dikit banget yang datang ya?“ batinnya sambil terus nggayemi (ngemil). Sebenarnya apa yang dibatin Kang Sastro sama dengan pikiran Pak eRTe dan warga yang lain. Tapi ini lumrah dan biasa. Kerja bhakti, ronda dan kegiatan RT lainnya memang bukan favorit warga, banyak warga yang berlomba untuk abstain. Ada yang beralasan nggak punya arit atau pacul, nggak hobi ngarit atau macul, tidak atau belum tahu kalo ada kegiatan, sedang ada acara, dll, dsb, dst...

“Kapan datang dari Oslo(Solo)?“ tanya Kang Sastro ke Mas Jono di sebelahnya. “Tadi pagi Kang, macetnya wis mendingan, naik bis cuma 18 jam nyampe“. ”Weleh2... 18 Jam kok mendingan,” seloroh Pak eRTe. “Yo mending to, lha wong pas berangkatnya aja nyampe 24 jam,“ sambung Mas Jono. “Berarti mudiknya uenak tenaaan… puas to… capek to… siapa suruh mudik” canda Kang Sastro.

“Keadaan kemarin aman terkendali khan Te?” tanya Mas Jono ke Pak eRTe. “Alhamdulillah aman, tapi sepi banget, kita begadang tiap malam“ jawab Pak eRTe. Biarpun macet dan tua di jalan, Mas Jono termasuk beruntung bisa mudik. Kang Sastro, Pak eRTe dan beberapa warga lain yang tidak mudik, harus ronda dan begadang tiap malam. “Sebenarnya yang mudik nggak terlalu banyak, hanya 1/3, tapi yang mau begadang dan ronda ya dia lagi-dia lagi,“ kata Pak eRTe sambil nunjuk ke Kang Sastro cs. “Emang hobinya begadang kali Te... berarti lebaran kemarin asik tenaaan... sepi to... ngantuk to... siapa suruh nggak mudik,“ balas Mas Jono.

“Woiii... kerja-kerja, jangan nongkrong terus,“ teriak seorang warga. “Siaaap,“ jawab Kang Sastro cs serempak. Nongkrong pun bubar.

>>>

Tulisan ini hanyalah fiktif belaka, kalau ada kesamaan cerita, kejadian atau pun nama, kami mohon maaf... hanyalah kebetulan yang disengaja.

Cerita Pak RT

--- oOo ---

--- oOo ---

Saya pakai kemeja lengan pendek. Saya merasa necis. Maklum ini jarang saya lakukan. Saya lebih merasa nyaman berseragam Barca atau Inter. Tak soal. Itu harus saya lakukan untuk menghormati acara malam ini: pencalonan ketua RT. Ya gitu deh, seleksi pemimpin pada tingkat paling lokal adalah berdasarkan kesediaan dan keikhlasan untuk dipaksa (lalu digremengi alias digerundeli warga), bukan berdasarkan kualitas dan hasrat si kandidat. Kalau dibuka pendaftaran calon, mungkin tidak ada yang mengajukan diri.

Bayangkan jika ini terjadi pada pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden???

Menjadi pengurus RT/RW berarti menambah pekerjaan untuk diri sendiri. Agar terhindar sebagai pengurus, beberapa warga ada yang berdalih, “Pulangnya aja malam, bahkan pagi; nggak layak dong kita jadi ketua RT. Entar nggak bisa melayani warga.” Sungguh dalih yang layak adopsi. Ada juga yang bilang, “Saya tidak terbiasa berbicara di muka umum, apalagi memimpin organisasi.”… Bu Tetangga mengancam, kalau suaminya terpilih jadi ketua RT, dia akan pulang ke rumah orangtuanya. Bu Tetinggi bilang, kalau suaminya terpilih jadi ketua RT, dia bukanlah Bu RT. Orang lain menafsirkan, dia akan mempersilakan suaminya ambil wanita lain yang bersedia jadi Bu RT.

Ada pemikiran ketua RT mestinya tidak harus pria. Kaum nyonya pun boleh dan bisa. Atas nama keadilan dan pembalasan terhadap patriarki, maka suami dari Bu RT boleh dipanggil Pak RT. Bila perlu suami dari Bu Ngatinah kita panggil Pak Ngatinah.

Mungkin ada benarnya bahwa lembaga RT/RW adalah warisan fasis penjajahan Jepang. Sebagai lembaga perpanjangan birokrasi yang tak bergaji, tapi punya sisi pelayanan publik, RT/RW bisa dihapus asalkan kantor kelurahan bekerja efisien dan efektif. Dengan sistem informasi yang andal, Pak Lurah tak perlu berkilah, “Yang paling kenal warganya kan Pak RT dan Pak RW. Kami cuma meneguhkan.” Bagaimana dengan forum warga, untuk menyelesaikan soal sampah, keamanan, dsb? Karena pemerintah dan negara tak mampu menangani, sementara tak semua warga perumahan sanggup membayar biro swasta untuk menyelesaikan itu semua, model partisipatoris memang tak terelakkan.

Sebetulnya sampah dan got mampet itu urusan dinas kebersihan pemda. Keamanan, itu tanggung jawab polisi. Tapi cobalah sodorkan usulan ini ke forum RT/RW apalagi Pak Lurah, bisa-bisa Anda dicibir, dicap kemaki dan tak tahu diri, “Eling Mas, sampeyan itu hidup di mana?”

>>>

Komentar para orang bijak :

Jadi presiden yang berhasil itu biasa, maklum, selain gaji yang tinggi, juga fasilitas dan staff yang jumlahnya tak terbatas… Jadi Gubernur, Bupati atau Camat yang berhasil itu juga biasa…. Tapi kalau jadi RT yang berhasil, itu baru luar biasa… bener-bener manusia OTOT KAWAT TULANG BESI...