Cerita Pak RT

--- oOo ---

--- oOo ---

Saya pakai kemeja lengan pendek. Saya merasa necis. Maklum ini jarang saya lakukan. Saya lebih merasa nyaman berseragam Barca atau Inter. Tak soal. Itu harus saya lakukan untuk menghormati acara malam ini: pencalonan ketua RT. Ya gitu deh, seleksi pemimpin pada tingkat paling lokal adalah berdasarkan kesediaan dan keikhlasan untuk dipaksa (lalu digremengi alias digerundeli warga), bukan berdasarkan kualitas dan hasrat si kandidat. Kalau dibuka pendaftaran calon, mungkin tidak ada yang mengajukan diri.

Bayangkan jika ini terjadi pada pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden???

Menjadi pengurus RT/RW berarti menambah pekerjaan untuk diri sendiri. Agar terhindar sebagai pengurus, beberapa warga ada yang berdalih, “Pulangnya aja malam, bahkan pagi; nggak layak dong kita jadi ketua RT. Entar nggak bisa melayani warga.” Sungguh dalih yang layak adopsi. Ada juga yang bilang, “Saya tidak terbiasa berbicara di muka umum, apalagi memimpin organisasi.”… Bu Tetangga mengancam, kalau suaminya terpilih jadi ketua RT, dia akan pulang ke rumah orangtuanya. Bu Tetinggi bilang, kalau suaminya terpilih jadi ketua RT, dia bukanlah Bu RT. Orang lain menafsirkan, dia akan mempersilakan suaminya ambil wanita lain yang bersedia jadi Bu RT.

Ada pemikiran ketua RT mestinya tidak harus pria. Kaum nyonya pun boleh dan bisa. Atas nama keadilan dan pembalasan terhadap patriarki, maka suami dari Bu RT boleh dipanggil Pak RT. Bila perlu suami dari Bu Ngatinah kita panggil Pak Ngatinah.

Mungkin ada benarnya bahwa lembaga RT/RW adalah warisan fasis penjajahan Jepang. Sebagai lembaga perpanjangan birokrasi yang tak bergaji, tapi punya sisi pelayanan publik, RT/RW bisa dihapus asalkan kantor kelurahan bekerja efisien dan efektif. Dengan sistem informasi yang andal, Pak Lurah tak perlu berkilah, “Yang paling kenal warganya kan Pak RT dan Pak RW. Kami cuma meneguhkan.” Bagaimana dengan forum warga, untuk menyelesaikan soal sampah, keamanan, dsb? Karena pemerintah dan negara tak mampu menangani, sementara tak semua warga perumahan sanggup membayar biro swasta untuk menyelesaikan itu semua, model partisipatoris memang tak terelakkan.

Sebetulnya sampah dan got mampet itu urusan dinas kebersihan pemda. Keamanan, itu tanggung jawab polisi. Tapi cobalah sodorkan usulan ini ke forum RT/RW apalagi Pak Lurah, bisa-bisa Anda dicibir, dicap kemaki dan tak tahu diri, “Eling Mas, sampeyan itu hidup di mana?”

>>>

Komentar para orang bijak :

Jadi presiden yang berhasil itu biasa, maklum, selain gaji yang tinggi, juga fasilitas dan staff yang jumlahnya tak terbatas… Jadi Gubernur, Bupati atau Camat yang berhasil itu juga biasa…. Tapi kalau jadi RT yang berhasil, itu baru luar biasa… bener-bener manusia OTOT KAWAT TULANG BESI...

Baca yang ini juga